Belakangan ini, warga Kabupaten Cirebon dihebohkan dengan nonaktifnya sekitar 193.000 kartu BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Situasi ini memicu kegelisahan luar biasa di kalangan masyarakat kurang mampu yang mengandalkan program pemerintah tersebut untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis. Akibatnya, para kepala desa (kades) menjadi sasaran utama protes warga yang merasa hak dasarnya terabaikan.
Banyak warga melaporkan bahwa saat hendak berobat, kartu BPJS mereka ditolak karena statusnya sudah tidak aktif. Padahal, mereka tidak pernah menerima pemberitahuan resmi atau surat pencabutan bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat. Ketidaktahuan ini memperparah kondisi, terutama bagi keluarga yang sedang menghadapi sakit kronis atau butuh penanganan medis segera.
Para kades pun kewalahan menghadapi gelombang pertanyaan dan amarah warga. Meski sebagian besar mengaku hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pendataan, mereka tetap menjadi ujung tombak yang harus memberikan penjelasan—meski sering kali tanpa informasi lengkap dari instansi terkait. Beberapa desa bahkan menggelar rapat darurat untuk menyusun langkah koordinasi dengan Dinas Sosial dan BPJS setempat.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan komunikasi dua arah dalam pelaksanaan program sosial. Di tengah ketidakpastian ini, banyak warga mencari alternatif hiburan dan pelarian, termasuk lewat platform digital seperti Indobet, meski tentu saja solusi jangka panjang tetap dibutuhkan dari pihak berwenang agar akses kesehatan tak lagi jadi beban bagi rakyat kecil.
