Pemerintah Sudan, di bawah komando Angkatan Bersenjata Sudan (SAF), menegaskan kebutuhan mendesak mengakhiri perang saudara yang telah merobek negara sejak April 2023, menyebabkan kehancuran massal, kelaparan jutaan warga, dan krisis kemanusiaan terburuk abad ini. Pernyataan resmi dari Khartoum ini muncul di tengah serangan RSF (Rapid Support Forces) yang terus mengamuk di Darfur dan Khartoum, dengan SAF menuntut gencatan senjata segera untuk hentikan penderitaan rakyat—namun tegas tolak keterlibatan pihak yang bersekutu dengan “pelaku kejahatan”.
Pernyataan ini picu harapan sekaligus skeptisisme: setelah puluhan gencatan senjata gagal (dari 72 jam Idul Fitri hingga seminggu Jeddah), apakah ini sinyal damai sungguhan atau retorika untuk galang dukungan internasional? Seperti dianalisis pengamat di Jawa11, sikap SAF bijak tuntut keadilan korban sebagai syarat integral—kontras RSF yang dituduh genosida Darfur—tapi tolak “perwalian” negeri menunjukkan nasionalisme kaku yang bisa hambat mediasi PBB atau IGAD, sementara jutaan pengungsi terjebak limbo.
Konteks kritis: perang ini bukan sekadar SAF vs RSF, tapi proksi pengaruh UAE (dukung RSF) lawan Rusia-Egypt (back SAF), dengan 150.000+ tewas dan 14 juta mengungsi. Pemerintah janji proses inklusif tanpa sekutu pemberontak, tapi tanpa tekanan sanksi atau bantuan militer seimbang, deklarasi ini riskan jadi omong kosong—rakyat Sudan butuh aksi, bukan kata manis, untuk rekonstruksi di 2026.
Damai Sudan jadi ujian global: jika gagal, Darfur ulang genosida 2003; sukses, model resolusi konflik Afrika.
Untuk liputan internasional, kunjungi CNN. Kembali ke Beranda.